BARRU, PRISMAPUBLIK.COM – Bupati Barru serahkan LKPJ 2025 ke DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang dalam Rapat Paripurna DPRD Barru, Sabtu (14/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin, tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, anggota DPRD, hingga perwakilan pemerintah kecamatan dan desa.
LKPJ Sebagai Instrumen Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Bupati Barru serahkan LKPJ 2025 ke DPRD sebagai bagian dari kewajiban konstitusional sekaligus bentuk transparansi kepada publik.
“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ruang akuntabilitas publik. Di sini kami menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang masih perlu kita perbaiki bersama,” ujar Andi Ina.
Ia menyoroti sektor infrastruktur jalan sebagai salah satu tantangan utama pembangunan daerah. Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan mantap, baru sekitar 30 persen yang dalam kondisi baik.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Harapan kami dalam lima tahun ke depan jalan mantap di Barru bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan agar tidak menimbulkan perbaikan berulang yang membebani anggaran.
Capaian Indikator Makro Meningkat
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,51 pada 2024 menjadi 75,41 pada 2025.
Angka kemiskinan menurun dari 8,31 persen menjadi 8 persen, sementara tingkat pengangguran turun dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi Barru juga meningkat dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025, disertai kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dari sekitar Rp52 juta menjadi Rp56 juta.
Realisasi APBD Capai Lebih 90 Persen
Dalam pemaparan keuangan daerah, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp915,97 miliar dengan realisasi Rp895,01 miliar atau 97,71 persen.
Sementara belanja daerah sebesar Rp970,89 miliar terealisasi Rp890,52 miliar atau 91,72 persen.
Belanja tersebut difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, laporan tersebut masih berstatus unaudited karena dalam proses pemeriksaan BPK.
Tantangan APBD dan Efektivitas Anggaran
Bupati juga mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Barru tahun 2026 berada di kisaran Rp700 miliar dan termasuk yang terendah di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, ia menilai kondisi ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
“Lebih baik APBD kecil tetapi realistis dan jelas sumbernya, daripada besar tetapi tidak jelas dan justru menjadi beban daerah,” ujarnya.
DPRD Jadwalkan Pembahasan Lanjutan
Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin, menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan LKPJ akan dimulai pada 25 Maret 2026 di Badan Anggaran (Banggar).
Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan melalui komisi-komisi dan rapat gabungan sebelum ditetapkan pada 30 Maret 2026, menjelang pelaksanaan Musrenbang.