BARRU, PRISMAPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Barru mendorong pengembangan perhutanan sosial Barru terintegrasi sebagai strategi baru dalam menciptakan sumber ekonomi berbasis potensi kawasan hutan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, dalam workshop pengembangan perhutanan sosial berbasis Integrated Area Development (IAD) yang digelar di Kecamatan Barru, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi kehutanan, hingga kelompok masyarakat pengelola hutan sosial, sebagai langkah awal menyatukan visi pengembangan kawasan secara terpadu.
Potensi Besar Belum Tergarap Optimal
Wakil Bupati Abustan Andi Bintang mengungkapkan bahwa luas kawasan perhutanan sosial Barru terintegrasi mencapai sekitar 7.969 hektare yang telah memiliki legalitas, namun belum dikelola secara maksimal.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Barru sebagai lokasi pengembangan. Ini harus kita seriusi bersama karena potensi yang kita miliki sangat besar,” ujarnya.
Ia bahkan memperkirakan, jika dikelola secara serius, sektor ini berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga ratusan miliar bahkan lebih dari satu triliun rupiah per tahun.
Integrasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Dalam konsep Integrated Area Development, pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada hasil hutan, tetapi juga terhubung dengan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga ekonomi desa.
Pendekatan ini menempatkan perhutanan sosial sebagai pusat penggerak ekonomi kawasan.
“Kalau ini kita integrasikan dengan baik, maka bukan hanya perhutanan sosial yang hidup, tetapi sektor lain juga ikut bergerak,” jelasnya.
Peran Desa dan Masyarakat Diperkuat
Wabup Barru menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial Barru terintegrasi sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Kepala desa dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan implementasi program berjalan efektif di tingkat lapangan. Sementara masyarakat didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi yang telah memiliki izin pemanfaatan jangka panjang.
Dorong Penyusunan Master Plan Terpadu
Untuk menjamin keberlanjutan program, Pemkab Barru juga mendorong penyusunan rencana induk atau master plan pengembangan kawasan perhutanan sosial.
Perencanaan ini diharapkan melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, guna memperkuat aspek teknis serta membuka peluang investasi.
Selain itu, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi juga menjadi fokus dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan.
Arah Baru Ekonomi Daerah
Pengembangan perhutanan sosial Barru terintegrasi dinilai sebagai peluang strategis dalam menciptakan sumber ekonomi baru berbasis potensi lokal.
Jika dijalankan secara konsisten, program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemkab Barru optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor dan perencanaan matang, perhutanan sosial akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah ke depan.