BARRU, PRISMAPUBLIK.COM – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat menggunakan anggaran. Belanja seremonial dan perjalanan dinas yang kurang produktif diminta diminimalkan agar anggaran pemerintah lebih banyak diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Andi Ina saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Barru di Halaman Kantor Bupati Barru, Rabu (17/6/2026). Dalam amanatnya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi kinerja dan capaian program seiring berakhirnya triwulan kedua Tahun Anggaran 2026.
Menurut Andi Ina, evaluasi tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif. Setiap program harus dilihat berdasarkan data, hasil yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harus melihat capaian program berdasarkan data dan hasil yang terukur. Dari situ kita dapat mengetahui program yang berhasil, yang perlu diperbaiki, bahkan yang harus dihentikan apabila tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Anggaran Harus Mengikuti Prioritas Pembangunan
Bupati mengatakan kondisi fiskal Kabupaten Barru yang masih terbatas menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas secara lebih disiplin. Prinsip money follows priority program harus menjadi pegangan dalam menentukan penggunaan anggaran.
Karena itu, kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dievaluasi. Termasuk di dalamnya belanja seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai kurang produktif.
Arah pembangunan, kata Andi Ina, harus lebih fokus pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Beberapa di antaranya penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Permasalahan kemiskinan dan stunting harus diidentifikasi secara komprehensif hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah-langkah yang kita lakukan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan berbasis data juga menjadi perhatian Bupati. Ia meminta seluruh program pembangunan menggunakan pendekatan by name by address, sekaligus mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sektoral lainnya.
“Kita tidak boleh lagi menyusun program tanpa dasar data yang jelas. Setiap kebijakan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Andi Ina.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghindari program yang sekadar berjalan secara administratif tetapi minim dampak. Setiap rupiah anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Di sisi lain, Andi Ina mendorong OPD memperkuat sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang pendanaan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Barru.
Ia menyampaikan optimismenya terhadap peluang dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan desa. Menurutnya, Kabupaten Barru diproyeksikan memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar pada 2026.
“Insya Allah tahun 2026 Kabupaten Barru akan memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar. Tahun 2025 kita mendapatkan kurang lebih Rp50 miliar, dan tahun ini kita terus berupaya agar alokasi tersebut meningkat demi percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, Bupati juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah. Aparatur pemerintah diminta mampu beradaptasi dengan perubahan serta bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semangat efisiensi itu, menurut Andi Ina, tidak berarti pemerintah harus berhenti bergerak. Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih kreatif, memperkuat kolaborasi, dan mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar kemampuan anggaran daerah.
Ia juga menilai keberhasilan pembangunan tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Dukungan DPRD, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat program pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina turut mengapresiasi sinergi Kapolres Barru yang membantu membuka komunikasi dengan pemerintah pusat. Salah satu peluang yang disebut adalah dukungan Kementerian Pariwisata untuk pembangunan infrastruktur pada sejumlah kawasan wisata di Barru.
Disiplin ASN Jadi Bagian dari Efisiensi
Selain bicara soal anggaran dan program, Andi Ina memberi perhatian pada disiplin aparatur sipil negara. Menurutnya, efisiensi tidak akan berjalan jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kinerja aparatur.
“Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu atau mengenakan seragam dengan rapi. Disiplin adalah cerminan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Visi besar Kabupaten Barru tidak akan terwujud tanpa kedisiplinan yang tinggi dari seluruh ASN,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Barru, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN. Salah satunya melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disesuaikan dengan ketentuan, kinerja, dan tingkat kedisiplinan masing-masing pegawai.
“TPP diberikan kepada yang berhak. Jika ingin mendapatkan TPP secara penuh, maka tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Ini adalah bentuk keadilan bagi ASN yang bekerja secara optimal dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Upacara Hari Kesadaran Nasional itu turut dihadiri Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Barru, pimpinan OPD, instansi vertikal, para camat, serta ASN dan PPPK lingkup Pemkab Barru.
Usai upacara, Bupati menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 25 ASN Pemkab Barru yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun.
Bagi Andi Ina, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kerja pemerintahan pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat. Efisiensi anggaran, disiplin aparatur, dan evaluasi program bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan pembangunan Barru berjalan lebih terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata.