BARRU, PRISMAPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya mendukung rencana pembangunan Yonif TP (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan) di wilayahnya. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, saat mengikuti Video Conference (Vicon) penyusunan Dokumen Strategis Pertahanan Wilayah terkait pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) dan Yonif TP di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5 MPP Barru, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kapok Sahli Pangdam XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B., itu menjadi bagian dari pembahasan strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pertahanan sekaligus mendorong pembangunan kawasan melalui pembentukan satuan teritorial baru di sejumlah daerah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Barru.
Barru Masuk Daerah Prioritas Pembentukan Yonif TP
Dalam arahannya, Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan menjelaskan bahwa penyusunan dokumen strategis tersebut merupakan tahapan penting sebelum pembentukan Brigif dan Yonif TP di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Kabupaten Barru bersama Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan batalyon tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan nasional, tetapi juga menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan ketahanan pangan, pengembangan wilayah, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Keberadaan Yonif TP nantinya diharapkan memberi dampak besar terhadap pembangunan daerah. Selain memperkuat pertahanan wilayah, keberadaan personel sekitar 1.000 prajurit dalam satu batalyon juga akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, hingga memperkuat pembangunan sosial di daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap batalyon dirancang memiliki empat kompi dengan kekuatan sekitar 1.000 personel. Kehadiran satuan tersebut diperkirakan memberikan efek berganda terhadap sektor perdagangan, jasa, perumahan, usaha mikro dan kecil, pendidikan, hingga dinamika sosial masyarakat di daerah.
Turut mengikuti kegiatan tersebut antara lain Dandim 1405/Parepare Letkol Inf Erwin Hidayat, S.I.P., Kepala BPN Kabupaten Barru Filzah Wajdi, S.P., M.Si., Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Barru Drs. Anwar Ridwan, M.Si., Sekretaris Bappelitbangda Barru Ali Abdillah Syahrul Saharuddin, S.STP., M.Si., Pasilog Kodim 1405/Parepare Kapten Inf H. Samsul Rijal Akib, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Arisantoso, S.T., M.Si., Kepala UPT KPH Ajatappareng Hj. Armawati Alwi, S.P., M.Si., Kepala Seksi Perencanaan Aguspianto, S.Hut., M.M., serta Abd. Rahman dari Staf Log Kodim 1405/Parepare.
Pemkab Barru Siapkan Lahan dan Dukung Penuh Realisasi
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Barru menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan Yonif TP di Kabupaten Barru. Menurutnya, hingga kini Barru menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum memiliki satuan batalyon sehingga pembangunan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan teritorial.
“Kami sangat mengapresiasi apabila Batalyon Teritorial Pembangunan dapat dibangun di Kabupaten Barru. Ini menjadi kebanggaan sekaligus momentum strategis bagi daerah kami,” ujar Abustan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Barru sebelumnya telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Kodim Barru kepada Kodim 1405/Parepare. Sementara untuk pembangunan Yonif TP, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 50 hektare yang berada di Desa Anabanua, Dusun Tokkene, Kecamatan Barru.
Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di kawasan peralihan dataran rendah dan pegunungan. Secara geografis, Kabupaten Barru juga memiliki garis pantai sekitar 78 kilometer yang berbatasan dengan kawasan pegunungan hingga wilayah Kabupaten Pangkep dan Bone sehingga dinilai mendukung pengembangan sarana pertahanan.
Abustan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 816 Tahun 2025 mengenai persetujuan penggunaan kawasan hutan seluas 49,65 hektare untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan Kodam XIV/Hasanuddin atas nama Kementerian Pertahanan RI.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah klaim penguasaan lahan dari beberapa pihak di lokasi yang direncanakan.
“Pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif, dan penertiban administrasi agar status lahan dapat clean and clear sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati memastikan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barru dan DPRD akan terus diperkuat agar proses pembangunan batalyon tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami bersama DPRD dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru sangat mendukung dan mengapresiasi rencana pembangunan Yonif TP ini. Insyaallah kami siap membantu dan bersinergi demi menyukseskan pembangunan satuan tersebut di Kabupaten Barru,” pungkasnya.
Rencana pembangunan Yonif TP di Barru dinilai tidak hanya memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran ribuan personel TNI diproyeksikan meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, sektor perumahan, hingga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh daerah.