BARRU, PRISMAPUBLIK.COM – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan seluruh catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Andi Ina dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru, Kamis (9/4/2026).
Menurut Bupati, rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar dokumen formal hasil evaluasi tahunan, melainkan arah kebijakan yang harus diterjemahkan menjadi program nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi DPRD Jadi Kompas Pembangunan Barru
Dalam sambutannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barru yang telah membahas LKPJ secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.
Ia menilai hasil pembahasan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Rekomendasi DPRD ini bukan untuk disimpan sebagai dokumen semata, tetapi menjadi kompas arah pembangunan Kabupaten Barru. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Bupati mengungkapkan terdapat 22 poin rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD. Seluruh poin tersebut, kata dia, akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
“Insyaallah, 22 poin ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027. Kami tidak ingin ada satu rupiah pun anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Fokus Penguatan Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Barru akan menyusun respons resmi terhadap seluruh rekomendasi DPRD dan mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Andi Ina juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menjelaskan alasan ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam beberapa agenda pembahasan LKPJ sebelumnya.
Menurutnya, para pimpinan OPD saat itu sedang mengikuti ekspose internal terkait rencana program dan anggaran APBD Tahun 2027 yang dipimpinnya secara langsung.
“Langkah ini saya lakukan agar tidak ada satu sen pun anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Semua harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru,” jelas Andi Ina.
DPRD Soroti Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan hingga Investasi
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Barru melalui Anggota DPRD Rezaldi Mahaputra menyampaikan bahwa secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Barru selama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang positif.
Hal itu terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,71 persen, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Selain itu, sejumlah indikator makro daerah juga menunjukkan tren yang membaik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
DPRD juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, serta percepatan realisasi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Ajak DPRD Perkuat Sinergi untuk Kepentingan Masyarakat
Menutup sambutannya, Bupati Barru mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat sinergi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik maupun kepentingan tidak boleh menjadi penghalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan lagi perbedaan menjadi penghalang. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli dan asisten Setda, pimpinan OPD, para camat, lurah, kepala desa, unsur pers, serta sejumlah undangan lainnya.